ISI PERJANJIAN HELSINKI PDF

Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia. Segala kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh. Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial.

Author:Yozshulabar Baktilar
Country:Sao Tome and Principe
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):9 August 2008
Pages:17
PDF File Size:5.42 Mb
ePub File Size:10.14 Mb
ISBN:126-6-91089-837-1
Downloads:45042
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Dakus



Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.

Segala kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh. Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial. Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne. Penandatanganan perjanjian damai tersebut setiap tahun diperingati masyarakat Aceh dan para jajaran eks kombatan GAM. Memasuki tahun ke 14 penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MoU antara Pemerintah RI dengan GAM sejak 15 Agustus di Helsinki Firlandia ternyata masih meninggalkan banyak hutang dari 71 Pasal didalam perjanjian masih banyak butir MoU tersebut belum kunjung terealisasi.

Beberapa waktu lalu, ratusan mantan kombatan GAM menggelar acara didua tempat untuk merajut kembali tali silaturrahmi sesama eks Kombatan GAM yang selama ini terlihat renggang karena kesibukan masing-masing.

Acara tersebut digelar di Aceh Utara untuk mewakili para pejuang wilayah Pasee, dalam pertemuan itu para eks kombatan mempertanyakan nasib mereka serta termasuk nasib para anak-anak syuhada korban konflik. Mereka mempertanyakan hal tersebut karena masih banyak anak-anak syuhada yang kekurangan dari segi pendidikan dan pekerjaan karena lowongan pekerjaan tidak banyak mengakomodir skill yang mereka miliki dan masih banyak tenaga kerja yang berasal dari luar Aceh.

Selain itu masih banyaknya keluarga para korban konflik yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dengan keadaan yang demikian, para eks kombatan berharap adanya kejelasan dari pemerintah Republik Indonesia untuk segera merealisasikan apa yang sudah dijanjikan termasuk tentang identitas Aceh dan kewenangan lain yang bersifat khusus untuk Aceh.

Jauh sebelum acara silaturrahmi eks kombatan ini digelar, ditempat dan waktu terpisah Muzakir Manaf sempat melontarkan kata-kata Aceh lebih baik referendum untuk menentukan nasibnya sendiri. Jangan hal ini dianggap sebagai akibat kekalahan pilpres, namun ini adalah sebuah bentuk aspirasi kekecewaan dari para eks kombatan karena janji-janji yang dulu telah disepakati sampai sekarang belum dipenuhi oleh Pemerintah pusat.

Disisi lain para eks kombatan GAM juga meminta pemerintah pusat untuk tidak melakukan propaganda-propaganda murahan sebagai alasan untuk menghapus ataupun menganulir poin-poin kesepakatan damai yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dengan menggunakan instrumen hukum sebagai skenario penggembosan tokoh-tokoh GAM melalui operasi intelijen.

Sebagai contoh pernyataan referendum yang disampaikan oleh Muzakir Manaf pada saat memperingati haul Wali Muhammad Hasan Tiro pada akhir bulan Mei lalu mendapat respon serius dari pemerintah pusat. Jakarta meresponnya dengan ancaman jeratan hukum kepada Muzakir Manaf dengan alasan makar yang mengganggu kestabilan negara. Padahal apa yang disampaikannya itu setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat dan hal ini merupakan keinginan rakyat Aceh sendiri yang sudah cukup lama, akhirnya selaku mantan Panglima di medan perang dulu Ia merasa bertanggung jawab untuk menyatakan hal tersebut didepan publik.

Disisi lain, kasus penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tokoh GAM yang sangat komit menjaga perdamaian Aceh sampai saat ini masih penuh tanda tanya besar. Irwandi dipilih oleh rakyat, karena rakyat percaya bahwa Ia mampu merealisasikan janji-janji MoU yang belum terealisasi dan membawa Aceh lebih baik kedepan. Padahal didalam fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang menyebutkan bahwa Irwandi korupsi, ini jelas bisa dilihat dalam seluruh proses rekaman persidangan.

Padahal hakim memutuskan bebas kepada Irwandi untuk dakwaan BPKS karena penuntut umum tidak bisa menghadirkan Ayah Merin sebagai saksi. Hal ini terkesan bahwa instrumen hukum sudah mulai digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam tokoh-tokoh GAM dengan kesalahan-kesalahan yang diciptakan dan dikait-kaitkan dengan sebuah asumsi sehingga publik bisa menerima atas kriminalisasi hukum yang diskenariokan itu.

Yang harus dipahami bahwa para tokoh-tokoh GAM yang pernah berjuang untuk kemerdakaan Aceh ini mempunyai tanggung jawab yang besar kepada seluruh rakyat Aceh termasuk para eks kombatan didalamnya. Situasi dan kondisi di Aceh sangatlah berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Tidak mudah menjaga perdamaian Aceh sampai sekarang hampir genap 14 tahun. Kita berharap Pemerintah pusat bisa segera merealisasikan apa yang telah disepakati 14 tahun yang lalu.

Selama kesepakatan itu belum dipenuhi, ini akan menjadi sebuah bahan evaluasi bahwa perdamaian belum sepenuhnya tegak di Aceh dan akan memicu benih-benih konflik yang baru didalam masyarakat.

By: Felix Rodriguez 30 Juli - Pukul

EN 50124-2 PDF

Perjanjian Helsinki

Nota kesepakatan damai itu diteken di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus Dalam proses perdamaian itu, kedua belah pihak membuat butir-butir perjanjian. Dalam butir-butir soal amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, diatur dua hal. Salah satunya terkait proses reintegrasi eks GAM ke dalam masyarakat dan mereka diberikan beberapa bantuan. Reintegrasi ke dalam masyarakat 3.

ALQUIMIA MASONICA PDF

Kesepakatan Helsinki

Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh 1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh 1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

Related Articles